KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu bentuk komitmen Bank Bukopin untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama masyarakat luas, lingkungan sekitar, dan segenap stakeholder Perseroan. Peran CSR semakin penting dalam mendorong semakin luasnya tanggung jawab sosial korporat bagi terciptanya keseimbangan pembangunan baik ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan Perusahaan.

Komitmen dan aktivitas CSR Perseroan pada intinya merujuk pada aspek-aspek perilaku perusahaan, termasuk kebijakan dan program perusahaan yang menyangkut aspek Good Corporate Governance dan Good Corporate Responsibility. Kepatuhan Perseroan terhadap hukum dan peraturan-peraturan terkait aspek ekonomi, lingkungan dan sosial menjadi indikator dalam mengukur kinerja Program CSR Perseroan.

Dalam melaksanakan kegiatan CSR, Perseroan berpedoman pada ISO 26000: Guidance Standard on Social Responsibility. Dalam ISO 26000, CSR meliputi 7 (tujuh) isu pokok yaitu :

  1. Organizational Governance.
  2. Hak Asasi Manusia.
  3. Ketenagakerjaan.
  4. Lingkungan Hidup.
  5. Praktik Kegiatan Institusi yang Adil.
  6. Isu Konsumen.
  7. Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat.

DASAR PELAKSANAAN CSR

  1. Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat 3.
  2. UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
  3. UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
  4. UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  5. Peraturan Menteri Sosial RI No.13 tahun 2012 tentang forum tanggung jawab dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
  6. PP No.47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan.

RUANG LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

1. TANGGUNG JAWAB TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang baik merupakan komitmen Perseroan. Komitmen tersebut diwujudkan dengan menjadikan Lingkungan Hidup sebagai salah satu pilar utama dalam kegiatan CSR Perseroan.

Bagi Perseroan, melaksanakan kegiatan CSR di bidang lingkungan hidup merupakan sebuah kewajiban yang tidak dapat ditawar. Hal ini didasari atas kesadaran Perseroan bahwa Lingkungan Hidup merupakan sumber kehidupan yang utama. KEBIJAKAN Sekalipun kegiatan usaha Perseroan memiliki dampak langsung yang relatif kecil terhadap lingkungan hidup, namun Perseroan memiliki komitmen kuat untuk ikut terlibat pada upaya memelihara kelestarian lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perseroan percaya, lingkungan hidup merupakan salah satu faktor utama dalam menunjang keberlangsungan bisnis Perseroan. Karena itu, dalam setiap kegiatan bisnis Perseroan senantiasa memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Kebijakan Perseroan terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup diwujudkan dalam bentuk himbauan, maklumat dan Peraturan Perusahaan dalam rangka meminimalisir dampak operasional Perseroan terhadap lingkungan hidup. Selain itu, Perseroan juga menyadari bahwa perbankan dapat mempengaruhi kegiatan pelestarian lingkungan secara signifikan.

2. TANGGUNG JAWAB TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA KETENAGAKERJAAN KEBIJAKAN

Perseroan tunduk dan taat terhadap peraturan perundangan yang berlaku, termasuk di bidang ketenagakerjaan. Perseroan memberikan perhatian dan komitmen yang tinggi dalam hal kesetaraan gender dan kesempatan kerja, pelatihan kerja untuk meningkatkan profesionalisme pegawai serta sistem imbal jasa yang sepadan di industri perbankan.

3. TANGGUNG JAWAB TERHADAP SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Perseroan sangat menyadari bahwa keberlangsungan usahanya tak lepas dari peran dan kontribusi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, Perseroan merasa memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengembangan sosial kemasyarakatan, baik untuk peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat maupun pembinaan di bidang-bidang lainnya. KEBIJAKAN Perseroan merealisasikan program pengembangan sosial dan kemasyarakatan melalui pelaksanaan Program CSR yang berfokus pada 5 (lima) pilar kegiatan, yakni bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan masyarakat, keagamaan dan sosial.

Kelima pilar kegiatan tersebut sejalan dengan konsep Good Corporate Citizen yang dikembangkan Perseroan. Perseroan juga sangat menyadari bahwa keberadaan Perseroan merupakan bagian dari masyarakat, selain itu pertumbuhan usaha yang diraih Perseroan juga tak lepas dari peran serta masyarakat. Untuk itu, Perseroan pun memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengembangan sosial kemasyarakatan yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan CSR yang berkaitan dengan sosial budaya masyarakat. TARGET PELAKSANAAN Pada tahun 2016, Bank telah menetapkan kegiatan pelaksanaan kegiatan CSR terkait dengan program sosial dan kemasyarakatan yang terbagi ke dalam tiga bidang yaitu bidang pendidikan, bidang keagamaan dan bidang sosial.

4. TANGGuNG JAWAB SOSIAL TERHADAP PRODUK DAN NASABAH

Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, Perseroan senantiasa mengutamakan kepuasan nasabah dengan memberikan layanan terbaik. Perseroan tidak hanya menjual produk perbankan yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat namun juga memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen (product responsibility). KEBIJAKAN Dalam rangka pelayanan prima kepada nasabah, Bank Bukopin senantiasa meningkatkan kualitas layanan. Salah satu bentuk peningkatan layanan kepada nasabah, Bank Bukopin menerapkan kebijakan penanganan pengaduan nasabah yang terintegrasi, online dan handal. Pengaduan nasabah diselesaikan sesegera mungkin mengingat penanganan pengaduan nasabah merupakan salah satu bentuk perlindungan nasabah dalam rangka menjamin hak-hak nasabah dalam berhubungan dengan Bank Bukopin.

Dalam hal tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, Nasabah dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) dimana Bank Bukopin merupakan anggota dari LAPSPI sesuai dengan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/ POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Keuangan.

5. TANGGUNG JAWAB SOSIAL KEPADA PEMASOK

KEBIJAKAN Perseroan senantiasa menerapkan akuntabilitas dan Fairness dalam setiap tender proyek pengadaan dan pemeliharaan gedung/fasilitas kantor, di mana setiap proses penetapan pemasok umumnya selalu dilakukan dengan mekanisme tender. Sebagai bentuk tanggung jawab dan profesionalisme, Perseroan menetapkan kebijakan pembayaran kewajiban kepada pemasok segera setelah tagihan diterima/sesuai dengan tanggal jatuh tempo, kecuali terdapat kendala administrasi.