Kode Etik

Kode Etik merupakan bagian dari budaya Perseroan yang mencerminkan penjiwaan dari nilai-nilai dasar Kebijakan Utama Perusahaan. Kode Etik ini juga merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakankebijakan yang terdapat dalam Peraturan Perseroan, Peraturan Disiplin Perseroan dan peraturan-peraturan lainnya. Karena itu, Kode Etik ini menjadi kerangka kerja (panduan) untuk bersikap, berperilaku dalam menjalankan tugas sehari-hari, serta pedoman pada setiap pengambilan keputusan.

Segenap jajaran mulai dari Dewan Komisaris dan anggota Komite-Komite, Direksi, Pemimpin Unit Kerja, hingga seluruh karyawan, wajib menjunjung tinggi komitmen terhadap Kode Etik Perseroan. Kode Etik Perseroan disusun untuk memandu perilaku seluruh jajaran Perseroan dalam menjalankan kegiatan bisnis dan operasional sehari-hari, tanpa memandang fungsi, pangkat atau posisi jabatan.

Isi Kode Etik

Pedoman Perilaku (Kode Etik) Perseroan terdiri dari 7 bagian, yaitu :

  • Bagian I : Kepatuhan
  • Bagian II : Melindungi Aset Perseroan
  • Bagian III : Konflik Kepentingan
  • Bagian IV : Pemimpin Sebagai Panutan
  • Bagian V : Hubungan dengan Nasabah, Rekanan dan Pesaing
  • Bagian VI : Hubungan dengan Perusahaan danSesama Karyawan
  • Bagian VII : Hubungan dengan Pemegang Saham dan Masyarakat

Pokok-pokok isi Kode Etik Perseroan :

  1. Patuh dan taat pada peraturan perundangundangan yang berlaku.
  2. Melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
  3. Menghindari persaingan yang tidak sehat.
  4. Tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok.
  5. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan.
  6. Menjaga kerahasiaan nasabah dan Perseroan.
  7. Memperhitungkan dampak kerugian dari setiap kebijakan yang ditetapkan perusahaan terhadap situasi ekonomi, sosial, dan lingkungan.
  8. Tidak menerima hadiah atau imbalan, baik langsung maupun tidak langsung, terkait dengan tugas dan wewenang yang diemban.
  9. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesi dan citra Perseroan.
  10. Tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan Perseroan.
  11. Tidak memiliki kredit macet.