Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter)

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan Latar

Belakang

Dewan Komisaris sebagai bagian dari pengelola bank diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi, berdasarkan kriteria dan prosedur yang berlaku baik internal maupun eksternal untuk jangka waktu sesuai yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

Fungsi Dewan Komisaris adalah sebagai wakil pemegang saham dalam melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dalam rangka menjalankan kepengurusan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk komite seperti Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Komite Remunerasi serta dapat meminta jasa penasehat profesional yang independen bila dianggap perlu.

Salah satu Komite yang wajib dibentuk adalah Komite Audit. Bank Bukopin saat ini telah memiliki Komite Audit sebagaimana dicantumkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Bukopin Tbk No. SKEP/004/D.KOM/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004 tentang Komite Audit diktum Kedua angka 7.

Bahwa dalam rangka menyelaraskan dengan perkembangan ketentuan terbaru dari Regulator, maka Piagam Komite Audit perlu dilakukan pembaharuan.

2. Landasan Hukum

Guna mendukung pelaksanaan GCG dan untuk meningkatkan efektifivitas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, maka Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK dahulu Bapepam-LK) telah mewajibkan pembentukan Komite Audit. Adapun kewajiban tersebut tertuang dalam:

2.1 Peraturan Bapepam Nomor: IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang merupakan Lampiran dari Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 yang mencabut berlakunya Surat Keputusan Bapepam-LK No. KEP- 29/PM/2004 tanggal 24 September 2004.

2.2 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Coporate Governance Bagi Bank Umum dan diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006.

2.3 Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.

2.4 Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Bukopin Tbk No. SKEP/004/D.KOM/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004 tentang Komite Audit diktum Kedua angka 7.

3. Definisi

3.1 Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya.

3.2 Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

3.3 Afiliasi adalah:

3.3.1 hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;

3.3.2 hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari Pihak tersebut;

3.3.3hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;

3.3.4 hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

3.3.5 hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau

3.3.6 hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

4. Tujuan dan Fungsi Komite Audit

4.1 Komite Audit dibentuk secara umum untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi, serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

4.2 Mengingat Perusahaan bergerak di bidang perbankan, maka merujuk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/4//PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum dan diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, Komite Audit dibentuk untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

4.3 Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

5. Keanggotaan Komite Audit

5.1 Pengangkatan dan Pemberhatian Komite Audit

Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

5.2 Komposisi Dan Struktur Anggota

Jumlah anggota dan komposisi keanggotaan Komite Audit PT Bank Bukopin Tbk diatur sebagai berikut:

5.2.1 Komite Audit paling kurang berasal dari 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang dari pihak Independen dari luar Bank, dimana 1 (satu) orang memiliki keahlian dibidang keuangan dan akuntansi minimal 5 (lima) tahun dan 1 (satu) orang yang memiliki keahlian dibidang hukum dan atau perbankan paling kurang 5 (lima) tahun.

5.2.2 Paling kurang 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.

5.2.3 Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan menjadi ketua komite lain paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.

5.2.4 Kriteria Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang:

5.2.4.1 Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

5.2.4.2 Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.

5.2.4.3 Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Bank.

5.2.4.4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

5.2.5 Anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi Anggota Komite Audit lebih dari satu orang, maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

5.2.6 Susunan anggota dan ketua Komite Audit ditetapkan dalam rapat Dewan Komisaris dengan mendapat persetujuan dari minimal 50% jumlah anggota Dewan Komisaris, dan dilaporkan pada Rapat Umum Pemegang Saham.

5.2.7 Selain pengaturan tersebut di atas, komposisi anggota Komite Audit wajib memperhatikan dan mematuhi pula ketentuan yang digariskan oleh instansi berwenang lainnya (al. Bursa Efek/Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia).

5.3 Kualifikasi/Persyaratan Anggota

Anggota Komite Audit wajib memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

5.3.1 Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.

5.3.2 Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Bank, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

5.3.3 Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Bank.

5.3.4 Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

5.3.5 Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.

5.3.6 Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Bank yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

5.3.7 Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.

5.3.8 Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Bank.

5.3.9 Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Bank baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.

5.3.10 Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama atau Bank.

5.3.11 Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

5.4 Masa Keanggotaan

a. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

b. Masa tugas Komite Audit 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan penilaian oleh Dewan Komisaris.

6. Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

6.1 Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.

6.2 Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.

6.3 Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.

6.4 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee.

6.5 Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal (Satuan Kerja Audit Internal), auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik) dan lembaga pengawas BanK (BI, OJK atau Lembaga Otoritas Lainnya) dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan tersebut.

6.6 Melakukan penelaahan pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.

6.7 Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank.

6.8 Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.

7. Kewenangan Komite Audit

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Komite Audit diberikan kewenangan sebagai berikut:

7.1 Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.

7.2 Berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

7.3 Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

7.5 Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

8. Tata Tertib Rapat Komite Audit

8.1 Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.

8.2 Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/4 (satu perdua) jumlah anggota.

8.3 Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite. Jika Ketua Komite berhalangan hadir, maka salah satu anggota Komite yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat.

8.4 Agenda rapat ditetapkan dengan jelas dan didistribusikan kepada anggota Komite Audit sebelum pelaksanaan Rapat.

8.5 Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

8.6 Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

8.7 Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada angka 8.5, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.

8.8 Diluar Rapat sebagaimana dimaksud dalam angka 8.1 diatas, Komite Audit dapat setiap saat mengadakan Rapat untuk membahas hal-hal yang dianggap perlu dan atau mendesak.

8.9 Salah seorang anggota Komite Audit ditunjuk sebagai Sekretaris Komite.

9. Pelaporan Komite Audit

9.1 Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.

9.2 Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank.

9.3 Komite Audit wajib menginformasikan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit kepada OJK dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.

9.4 Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam angka 8.3 wajib dimuat dalam laman (website) bursa dan laman (website) Bank Bukopin.

9.5 Dalam hal terdapat pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan, maka Komite Audit wajib melakukan evaluasi atas permasalahan tersebut

10. Lain-lain

10.1 Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Piagam Komite Audit ini lebih lanjut akan diatur dalam peraturan pelaksanaan secara tersendiri.

10.2 Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap ketentuan peraturan BAPEPAM No. IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

10.3 Sejak tanggal ditandatanganinya Piagam Komite Audit (Audit Committee Charterj ini, maka Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) bulan April 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

10.4 Dengan diberlakukannya Piagam Komite Audit ini maka Bank Bukopin akan memuat Piagam Komite Audit ini ke dalam laman (website) Bank Bukopin.

 

Jakarta, 26 November 2013

PT BANK BUKOPIN Tbk

Piagam Komite Audit TTD

Mulia P. Nasution Margusfienny Ketua Komisaris Utama Komite Audit